Ketua DPRD Lahat Pimpin Rapat Koordinasi Atasi Gangguan Listrik Berulang Bersama PTBA dan PLN

|

22 Views

LAHAT, 19 Oktober 2026 — Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., M.M., memimpin langsung rapat koordinasi pada Senin (19/10/2026) untuk membahas keluhan masyarakat mengenai seringnya gangguan dan pemadaman listrik di wilayah tersebut. Ia melibatkan perwakilan masyarakat, PT Bukit Asam (PTBA), dan PT PLN (Persero) agar peserta dapat mengidentifikasi masalah pasokan listrik sekaligus mencari langkah penyelesaian.

Ketua GNPK RI Sumatera Selatan, Aprizal Muslim, hadir mewakili masyarakat. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat serta perwakilan PTBA dan PLN juga ikut serta. Kehadiran berbagai pihak ini membuka ruang dialog agar peserta dapat mendorong perbaikan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Lahat.

Para peserta menyoroti gangguan dan pemadaman listrik yang masyarakat rasakan di sejumlah wilayah. Mereka menekankan bahwa pasokan listrik yang stabil merupakan kebutuhan mendasar bagi rumah tangga, kegiatan usaha, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi.

Forum koordinasi ini memungkinkan peserta bertukar pandangan, menyampaikan keluhan, dan membahas solusi konkret. Mereka menekankan perlunya penelusuran penyebab gangguan, evaluasi kondisi jaringan serta infrastruktur pendukung, dan langkah teknis yang tepat sesuai hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, menegaskan bahwa pemerintah daerah, perusahaan terkait, dan penyedia layanan listrik harus bersinergi serta bekerja sama. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan energi dan memastikan kebutuhan listrik masyarakat mendapat perhatian serius.

Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah konkret yang pihak terkait akan tempuh. Mereka menginginkan penjelasan tentang penyebab pemadaman, upaya pencegahan, serta mekanisme penanganan saat gangguan terjadi agar kepercayaan publik terhadap pelayanan kelistrikan dapat terbangun.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan secara terukur dan berkelanjutan. Pihak terkait perlu mengawal tindak lanjut, terutama aspek teknis dan peningkatan keandalan pasokan, agar aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya pada forum pembahasan.

Penuli : Riko Gondrong

Sumber : Tapase Media Nusantara

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *