Lahat, Tapase Media Nusantara – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JAKSI menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat agar meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh wilayah Kabupaten Lahat. Selain itu, LSM JAKSI juga menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Lahat yang menurut mereka masih lamban dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan Dana Desa.
Dalam pernyataannya, LSM JAKSI menilai bahwa fungsi pengawasan internal pemerintah daerah harus berjalan secara maksimal demi memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi tersebut meminta setiap laporan masyarakat yang masuk segera diproses secara profesional, objektif, dan terbuka.
Menurut LSM JAKSI, lambatnya perkembangan penanganan sejumlah laporan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lahat. Mereka berharap hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut terhadap setiap laporan dapat disampaikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan Dana Desa serta mendorong Inspektorat agar lebih cepat, profesional, dan transparan dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat,” ujar perwakilan LSM JAKSI.
LSM JAKSI menegaskan bahwa Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain mendesak percepatan penanganan laporan, LSM JAKSI juga meminta Pemerintah Kabupaten Lahat memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Pengawasan terhadap Dana Desa menjadi perhatian publik karena besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa setiap tahun. Berbagai pihak menilai bahwa pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lahat maupun Inspektorat Kabupaten Lahat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh LSM JAKSI. Redaksi Tapase Media Nusantara masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan hak jawab sesuai dengan prinsip pemberitaan yang berimbang dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Riko Amanda Saputra
Sumber: Tapase Media Nusantara
Tinggalkan Balasan