LAHAT – Pemberitaan mengenai tidak adanya Anggaran Perubahan Tahun 2026 di Kabupaten Lahat semakin menghangat setelah keluarnya surat resmi dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat. Surat bernomor 18/TPAD/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, Dr. Izro, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada anggaran perubahan untuk tahun anggaran 2026.
Surat tersebut mendapat sambutan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat melalui media online. Pihak dewan menegaskan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan mengaku telah tiga kali mengirim surat serta menggelar rapat koordinasi dengan pihak eksekutif, namun hingga kini tidak ada balasan.
Menanggapi situasi ini, Aprizal Muslim, Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan sekaligus pendiri Group WhatsApp FORSA (Forum Masyarakat Bersuara), menelusuri sebab-akibat tidak adanya Anggaran Perubahan 2026. FORSA beranggotakan sejumlah legislatif dan perangkat pimpinan daerah di Sumatera Selatan maupun luar daerah.
Menurut Aprizal, pernyataan politikus senior Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lahat, H. Nopran Marjani, semakin memperjelas situasi. “Semua sudah dilakukan dewan. Hanya saja respon pihak eksekutif sangat lambat sehingga mepet deadline. Tiba-tiba Pemda Lahat mengeluarkan surat nomor 18/900/TPAD/2026 yang isinya tidak ada anggaran perubahan tahun 2026,” ujar Aprizal mengutip pernyataan tersebut.
Pihak legislatif, kata Aprizal, tidak ingin masyarakat beranggapan bahwa pembahasan anggaran perubahan 2026 “mati” karena tarik-ulur kepentingan. Apalagi, muncul konten TikTok dari Mahendra Reza Wijaya, SH, Ketua Organisasi Cintai Lahat, yang secara terbuka menyebut adanya kepentingan DPRD dalam persoalan ini.
Aprizal sangat menyayangkan perkembangan ini. Ia menilai jauh lebih bijak jika semua pihak mencari formulasi penyelesaian. “Khususnya pihak eksekutif, banyak-banyak berkaca diri. Jangan melempar bola ke dinding yang pantulannya kemudian kena kening sendiri. Tidak perlu saling menyalahkan. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi di Kabupaten Lahat yang kita cintai,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan penyebab teknis. “Kalau boleh berandai-andai, mungkin ini disebabkan banyaknya kepala dinas yang belum sepenuhnya memegang jabatan, alias masih PLT, sehingga kinerja tidak maksimal. Atau boleh dikatakan malas-malasan bekerja. Padahal mereka dituntut mencurahkan segala kemampuan daya pikir untuk mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lahat,” katanya.
Sumber : Tapase Media Nusantara
Penulis : Riko Gondrong
Tinggalkan Balasan